Clean IT adalah sebuah proyek yang didanai oleh Komisi Eropa (European Commission) yang melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi nonpemerintah, dan perusahaan internet untuk membahas langkah-langkah guna mengurangi penggunaan internet untuk tujuan terorisme.^[1]

Proyek Clean IT diluncurkan pada Mei 2011 di bawah program Prevention of and Fight against Crime (2010) milik Komisi Eropa, yang turut mendanainya sebagian.^[2] Proyek ini diprakarsai oleh pemerintah Belanda, Jerman, Spanyol, Inggris, dan Belgia, lalu diikuti oleh Hungaria, Rumania, Austria, Denmark, dan Yunani.^[3]

Clean IT mendapat kritik dari organisasi hak digital dan kebebasan sipil. Sejumlah rekomendasinya dinilai berpotensi berdampak terhadap kebebasan sipil dan privasi pengguna internet.^[4]

Proyek Clean IT dibentuk untuk membahas penggunaan internet oleh kelompok teroris, termasuk penggunaannya untuk propaganda, perekrutan, koordinasi, dan kegiatan lainnya.^[3] Dalam prosesnya, proyek ini menyusun kerangka kerja non-legislatif yang berisi prinsip-prinsip umum dan praktik baik untuk mengurangi penggunaan internet oleh teroris.^[5][1]

Dokumen rancangan proyek pada awalnya didistribusikan secara terbatas kepada peserta berdasarkan prinsip need to know.^[6] Dokumen tersebut kemudian beredar di luar kelompok peserta dan dipublikasikan oleh European Digital Rights (EDRi), sehingga mendapat perhatian dari organisasi yang bergerak dalam bidang hak digital dan kebebasan sipil.^[6][7]

Clean IT bertujuan membangun dialog publik-swasta permanen untuk mengurangi penggunaan internet untuk kegiatan teroris. Dokumen rekomendasi proyek menetapkan jadwal penerapan bertahap bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi nonpemerintah, dan perusahaan internet:^[1]

• Dalam waktu setengah tahun: Pemerintah meninjau dan menetapkan kebijakan; perusahaan internet memasukkan penggunaan internet untuk kegiatan teroris ke dalam ketentuan layanan dan kebijakan penggunaan yang dapat diterima; layanan hotline yang ada secara khusus memasukkan penggunaan internet untuk kegiatan teroris; serta organisasi menunjuk titik kontak.^[1]
• Dalam waktu satu tahun: Pemerintah meninjau dan menetapkan langkah untuk memperbaiki peraturan; lembaga penegak hukum membentuk unit rujukan nasional; perusahaan internet menerapkan prosedur notice and take action serta kerja sama dalam penyelidikan; lembaga penegak hukum melakukan patroli di media sosial; perusahaan internet menggunakan sistem flagging dan berbagi informasi mengenai penyalahgunaan layanan; serta sistem pelaporan kepada kepolisian diterapkan.^[1]
• Dalam waktu dua tahun: Pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi nonpemerintah, dan perusahaan internet mendorong penggunaan penyaring yang dikendalikan pengguna akhir, meningkatkan kegiatan kesadaran, informasi dan pendidikan, membentuk organisasi penelitian dan penasihat di tingkat Eropa, menggunakan sistem deteksi otomatis, perusahaan internet menerapkan kebijakan identitas nyata, serta mengembangkan sistem pelaporan berbasis peramban atau sistem operasi di tingkat Eropa.^[1]

Dokumen Detailed Recommendations Document for Best Practices and Permanent Dialogue versi 0.63, yang diterbitkan oleh EDRi dan kemudian dipublikasikan kembali oleh Public Intelligence, memuat berbagai usulan mengenai cara mengurangi penggunaan internet untuk kegiatan terorisme.^[1][8]

• Penyediaan tautan (hyperlink): Dokumen mengusulkan agar tindakan dengan sengaja menyediakan tautan pada situs web menuju konten teroris didefinisikan oleh hukum sebagai tindakan ilegal, sama seperti konten teroris itu sendiri. Usulan ini termasuk dalam bagian yang masih harus dibahas.^[1]
• Kebijakan identitas nyata: Dokumen mengusulkan agar secara hukum diperbolehkan bagi perusahaan internet untuk meminta pengguna baru mengidentifikasi diri kepada perusahaan guna menerapkan kebijakan identitas nyata. Usulan ini termasuk dalam bagian yang masih harus dibahas.^[1]
• Penghapusan konten: Dokumen mengusulkan agar lembaga penegak hukum dapat memberi tahu perusahaan internet mengenai konten teroris pada infrastrukturnya yang perlu dihapus tanpa melalui prosedur notice and take action yang lebih formal. Dokumen tersebut juga mengusulkan agar hakim, jaksa, dan petugas kepolisian khusus dapat diberi kewenangan secara hukum untuk memerintahkan penghapusan sementara konten teroris dari internet.^[1]
• Penyimpanan data: Dokumen mengusulkan agar perusahaan internet diwajibkan menyimpan data mengenai konten teroris yang telah dihapus dari platform mereka hingga data tersebut dapat diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Usulan ini termasuk dalam bagian yang masih harus dibahas.^[1]

Clean IT mendapat kritik dari organisasi yang bergerak dalam bidang hak sipil, privasi, dan kebebasan berekspresi, termasuk Electronic Frontier Foundation (EFF) dan European Digital Rights (EDRi).^[4][6]

• Kebebasan sipil dan privasi: EFF mengkritik sejumlah rekomendasi Clean IT karena dinilai dapat mengikis perlindungan kebebasan sipil dan kebebasan daring, antara lain melalui peningkatan tanggung jawab perusahaan internet dalam mendeteksi dan menghapus konten.^[4]
• Tanggung jawab perusahaan internet: EFF dan EDRi mengkritik usulan yang memberikan tanggung jawab lebih besar kepada perusahaan internet untuk mendeteksi, menyaring, memblokir, dan menghapus konten yang dianggap berkaitan dengan terorisme.^[4][6]
• Perbandingan dengan ACTA: European Parliament Think Tank mencatat bahwa para pengkritik Clean IT membandingkan proyek tersebut dengan Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), antara lain dalam kaitannya dengan kekhawatiran terhadap pengawasan parlemen dan hak-hak dasar. Manajemen Clean IT membantah adanya kemiripan tersebut.^[3]

1. ^ ^{a b c d e f g h i j k} Intelligence, Public (2012-09-24). "Clean IT Project Detailed Recommendations for Combating Terrorist Use of the Internet August 2012 | Public Intelligence" (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2026-09-17.
2. ^ "EU: CLEAN IT" (PDF). Statewatch (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2026-09-19.
3. ^ ^{a b c} EPRSLibrary (2012-10-10). "Clean IT: the new ACTA?". Epthinktank (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2026-09-17.
4. ^ ^{a b c d} Rodriguez, Jillian C. York and Katitza (2012-09-26). "Cleansing the Internet of Terrorism: EU-Funded Project Seeks To Erode Civil Liberties". Electronic Frontier Foundation (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-09-17.
5. ^ "The Clean IT Project – EU against illegal use of Internet". Whatever peaked my interest (dalam bahasa Inggris). 2011-12-22. Diakses tanggal 2026-09-18.
6. ^ ^{a b c d} "Clean IT – Leak shows plans for large-scale, undemocratic surveillance of all communications". European Digital Rights (EDRi) (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2026-09-17.
7. ^ "Leaked Clean IT Document Is Frightening". WebProNews (dalam bahasa American English). 2012-09-25. Diakses tanggal 2026-09-18.
8. ^ "Clean IT Draft Recommendations v0.63" (PDF). European Digital Rights. 28 Agustus 2012. Diakses tanggal 18 September 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)